Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Capai 51,90 Persen: Dorongan DJPL Menuju Standarisasi Pelayanan Pelabuhan
Reformasi tata kelola pelabuhan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dengan pencapaian mencapai 51,90 persen. Dorongan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) untuk standarisasi pelayanan pelabuhan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di sektor maritim. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelabuhan di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan maritim […]
IMO Gelar FAL 47: Mengupas Implementasi Single Window di Era Digital
Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah menggelar Forum Administrasi Pelabuhan dan Kemudahan Logistik (FAL) ke-47 untuk membahas isu-isu terkini dalam industri pelayaran global. Salah satu topik yang menarik perhatian dalam forum ini adalah implementasi sistem Single Window. Dalam era digital seperti sekarang, penerapan sistem ini menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses logistik […]
Revitalisasi Pelayaran: Panduan Digitalisasi Menyeluruh Mengikuti IMO FAL 47
Seiring berjalannya waktu, dunia pelayaran terus bertransformasi, menciptakan tantangan baru serta peluang tak terduga. Menyadari perlunya mengikuti perkembangan teknologi, International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan peraturan terbaru, FAL 47, yang menandai awal dari era digitalisasi pelayaran. Mulai tahun 2024, langkah-langkah konkret akan dilakukan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam semua aspek pelayaran, mengubah lanskap secara keseluruhan. Ini […]
Menuju Harmonisasi: Persiapan RI dalam Survei dan Sertifikasi Kapal
Indonesia, sebagai negara maritim, terus berupaya meningkatkan keamanan dan kualitas kapal yang berlayar di perairannya. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melalui sistem harmonisasi survei dan sertifikasi kapal. Dengan memperbarui prosedur dan standar, Indonesia berada di jalur untuk memastikan kepatuhan internasional dan keselamatan pelayaran yang lebih baik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia […]
Pengaturan Bendera Kapal dalam UNCLOS 1982: Membedah Kewajiban dan Implikasinya
Bendera suatu kapal bukan hanya merupakan simbol identitas nasional, tetapi juga mengikat kapal tersebut pada kewajiban hukum internasional. Pengaturan mengenai penggunaan bendera kapal diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 merupakan satu-satunya instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek hukum laut internasional. Sejak diadopsi, UNCLOS 1982 telah menjadi kerangka […]
